Dana Desa

Oleh : Hutomo Mandala Putra
Ketua Umum Partai Berkarya

Saya termasuk yang mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa. Sejak disahkannya UU No. 6 Thn 2014 tentang Desa, UU yang memberi porsi lebih besar kepada desa untuk melakukan pembangunan di wilayahnya, dan kini warga desa melalui struktur yang ada memiliki wewenang penuh menjalankan pembangunan desanya.

Kita sangat memahami bahwa desa-desa di Indonesia memiliki potensi dan aset yang luar biasa, namun potensi dan aset tersebut justru belum termanfaatkan dengan maksimal, mengapa demikian ?  Karena sejauh ini belum tampak bagaimana pemerintah melakukan program optimalisasi keunggulan ekonomi kompetitif yang dimiliki desa secara berkelanjutan. 

Pemerintah dalam rangka mendongkrak pembangunan di desa telah mengelontorkan Dana desa yang sangat besar. Dana desa  yang saya pahami pada hakikatnya mengandung makna dan visi penguatan ekonomi desa, bukan semata-mata bagi-bagi anggaran kemudian melakukan pembangunan fisik yang gampang terlihat dan menimbulkan nilai proyek tertentu sehingga bisa menjadi sumber pendapatan bagi pihak yg mengerjakannya.

Pembangunan desa sejatinya harus dipahami sebagai langkah yang juga melingkupi masalah pemberdayaan sumber daya, sehingga program-program penguatan kapasitas (Sumber Daya Manusia) SDM harus manjadi  agenda prioritas untuk  dikedepankan, bukan hanya pembangunan yang bersifat fisik saja.

Tentunya kita sangat bersyukur, dalam hal ini  pemerintah telah menggelontorkan dana untuk desa dengan begitu besar, akan tetapi, yang terpenting pada prosesnya adalah bukan hanya dalam hal  pengawasan saja, namun, sejauh mana pemerintah telah menyiapkan program pendampingan yang bertujuan mendorong masyarakat desa menjadi mandiri dalam merumuskan langkah yang tepat dalam pemanfatan Dana Desa itu,
sehingga, apartur desa tidak lagi  gagap  saat menerima dana yang begitu besar. Kita ketahui, ratusan aparat desa telah ditetapkan menjadi tersangka dalam penyelewengan dana desa pada periode yang lalu.