ACTION

Oleh : H, ANHAR. SE Politisi Partai Berkarya. Anggota DPR-RI Priode 2004-2009 Beberapa bulan terakhir ini nama pak Harto kembali sering diucap kalangan politisi. Ada yang merindukan dan memuji beliau, dan yang terbaru muncul pernyataan sekjen PDIP yang meminta untuk mengaudit kembali harta kekayaan pak Harto. Pernyataan itu menyusul pernyataan koleganya satu kandang yang mengatakan bahwa pak Harto sebagai bapak korupsi. Jika kita cermati, pernyataan-pernyatan bernada minor itu sebenarnya hanya semacam kumur-kumur di dalam gelanggang saja. Mengapa saya katakan demikian, tentunya tak lepas dari perjalan pasca reformasi  98 yang salah satu misi yang di-dengungkan adalah mengusut korupsi Presiden Soeharto. Namun, hampir 10 tahun berlalu, 4 presiden dan 8 jaksa agung gagal melakukannya. Pertanyaannya, mengapa permintaan mengusut kekayaan Pak Harto tersebut tidak dilontarkan di awal pemerintahan Jokowi?  Justru jelang pilpres 2019 di masa akhir jabatan kembali hal tersebu

Saya kira untuk menentukan sebuah pilihan politik pada Pemilu, ada beberapa permasalahan yang penting untuk menjatuhkan pilihan politik kita kepada calon legislatif yang jumlahnya sangat banyak dengan program yang bagus-bagus. Dalam menentukan pilihan politiknya, masyarakat sekarang harus mulai mempertimbangkan secara cermat. Secara sederhana kita bisa simpulkan bahwa dalam memilih caleg harus berkualitas. Berkualitas tidak hanya diukur dari apakah terkenal. Sebab dari pengalaman beberapa pemilu lalu banyak anggota legislatif memiliki keterkenalan yang luar biasa, akan tetapi saat bekerja nihil hasilnya. Hal itu disebabkan karena pada saat kampanye mereka hanya mengandalkan konsep, akan tetapi praktik tidak ada. Akibatnya, tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam menentukan pilihan masyarkat harus memiliki sejumlah kriteria penilaian yang terukur agar kita tidak terjebak dengan janji manis caleg. Keterkenalan bukan berarti menjadi jaminan seorang caleg berkualitas. Sebagai b